Fraksi Golkar dan Fraksi Nurani Keadilan Apresiasi dan Prihatin OTT Poldasu
LINTAS PUBLIK-SIANTAR, Fraksi Golkar di DPRD Kota Pematangsiantar mengapresiasi tindakan aparat penegak hukum, yang melakukan OTT di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar.
BACA JUGA Kepala BPKD Siantar Adiaksa Purba Ditetapkan Jadi Tersangka dalam Kasus OTT
Hal ini disampaikan Rini Silalahi saat membacakan pemandangan umum fraksi Golkar terhadap nota pengantar dan nota keuangan atas rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Pematangsiantar tahun anggaran 2019, Selasa (30/7/2019).
Rini berharap OTT yang menyeret dua tersangka yakni AP selaku kepala BPKD dan EZ selaku bendahara pengeluaran BPKD, agar benar hukum itu ditegakkan.
BACA JUGA Pendukung Setia Almarhum Hulman Sitorus Unjuk Rasa, Minta Kapolda Usut OTT ke Lebih Tinggi
"Kalau ada oknum yang dianggap bersalah agar diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan yang tidak bersalah agar segera dibebaskan. Semoga dengan kejadian ini dapat mengakibatkan efek jera bagi ASN begitu juga bagi legislatif,"kata ketua fraksi itu.
Sementara pemandangan umum fraksi Nurani Keadilan yang dibacakan Kennedy Parapat, menyampaikan rasa prihatin atas terjadinya operasi tangkap tangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar.
Dia juga mengharapkan agar hal demikian tidak terulang pada pimpinan organisasi perangkat daerah lainnya.
"Doa kami agar AP beserta EZ yang menjadi tersangka di Polda Sumatera Utara tetap dalam keadaan sehat dan dilindungi Tuhan Yang Maha Es serta keluarga tetap sabar dan tabah,"kata Kennedy.
Penulis : franki
Editor : tagor
BACA JUGA Kepala BPKD Siantar Adiaksa Purba Ditetapkan Jadi Tersangka dalam Kasus OTT
Hal ini disampaikan Rini Silalahi saat membacakan pemandangan umum fraksi Golkar terhadap nota pengantar dan nota keuangan atas rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Pematangsiantar tahun anggaran 2019, Selasa (30/7/2019).
Rini berharap OTT yang menyeret dua tersangka yakni AP selaku kepala BPKD dan EZ selaku bendahara pengeluaran BPKD, agar benar hukum itu ditegakkan.
BACA JUGA Pendukung Setia Almarhum Hulman Sitorus Unjuk Rasa, Minta Kapolda Usut OTT ke Lebih Tinggi
"Kalau ada oknum yang dianggap bersalah agar diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan yang tidak bersalah agar segera dibebaskan. Semoga dengan kejadian ini dapat mengakibatkan efek jera bagi ASN begitu juga bagi legislatif,"kata ketua fraksi itu.
Sementara pemandangan umum fraksi Nurani Keadilan yang dibacakan Kennedy Parapat, menyampaikan rasa prihatin atas terjadinya operasi tangkap tangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar.
Dia juga mengharapkan agar hal demikian tidak terulang pada pimpinan organisasi perangkat daerah lainnya.
"Doa kami agar AP beserta EZ yang menjadi tersangka di Polda Sumatera Utara tetap dalam keadaan sehat dan dilindungi Tuhan Yang Maha Es serta keluarga tetap sabar dan tabah,"kata Kennedy.
Penulis : franki
Editor : tagor
Tidak ada komentar