Minta Dalang Kasus OTT di Siantar Segera Diungkap, Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Datangi DPRD
LINTAS PUBLIK-SIANTAR, Aliansi Masyarakat Anti Korupsi mendatangi kantor DPRD Kota Pematangsiantar. Mereka mendesak DPRD dan Polisi mengungkap dan menindak aktor OTT serta dugaan korupsi di Pematangsiantar, Kamis (5/9/2019).
Para aksi massa kecewa skandal dugaan korupsi yang marak di Kota Pematansiantar tidak ditindak dan segera diusut dengan baik. Pasalnya, setelah pemeriksaan Walikota Herfriansyah, Sekda Budi Utari dan para pegawai Dinas BPKD sebagai saksi sampai saat ini belum juga mengungkap pelaku utama kutipan insentif upah pungut pajak di Dinas BPKD.
BACA JUGA Kepala BPKD Siantar Adiaksa Purba Ditetapkan Jadi Tersangka dalam Kasus OTT
Selain itu Posma Sitorus yang telah ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi Dinas Kominfo.
Pimpinan aksi Jefri Pakpahan dalam pernyataan mengatakan, kasus OTT di Dinas BPKD, Dinas Kominfo dan salah satu perusahaan daerah harus segera diselesaikan agar tidak merugikan masyarakat.
"Menurut kami Adiaksa hanya korban. Kami meminta Polda Sumatera Utara untuk tetap komitmen mengungkap dalang pungutan di Dinas BPKD dan segera menangkap pelaku korupsi di Kota Pematangsiantar," ujar Jefri.
BACA JUGA Ungkap 36 Kg Ganja,Kapolres Simalungun Sebut Kota Pematang Siantar "Sarang Narkoba"
BACA JUGA Walikota Hefriansyah akan Diperiksa Tipikor Polda Sumut Terkait OTT di BPKD Siantar
Jefri juga menyoroti hubungan renggang antara Walikota, Hefriansyah dengan Sekretaris Daerah, Budi Utari sejak terjadinya kasus OTT. Menurutnya, pelaporan Walikota Pematangsiantar kepada Sekretaris Daerah ke Inspektorat Sumut membuktikan belum terwujudnya good goverment dilingkup Pemko Siantar.
"Karena itu kami mendesak DPRD menggunakan haknya mendukung pemberantasan korupsi di Siantar dan mengundang Walikota agar menjelaskan tentang apa yang terjadi pemerintahan siantar saat ini,"kata Jefri.
Pimpinan DPRD sementara, Timbul Marganda Lingga yang menemui massa berjanji akan mengawasi dan berkordinasi dengan Pemko setelah melengkapi alat kelengkapan dewan.
"Kita sudah mendengar aspirasi dan akan terus mengawasi dan memanggil Walikota usai melengkapi alat kelengkapan dewan" tutur Timbul Lingga.
Setelah bertemu pimpinan DPRD, aksi massa yang terdiri dari kaum ibu, pemuda dan lansia tersebut membubarkan diri. Mereka berjanji akan melakukan aksi kembali untuk mempertanyakan tindaklanjut atas tuntutannya.
Penulis : franki
Editor : tagor
Para aksi massa kecewa skandal dugaan korupsi yang marak di Kota Pematansiantar tidak ditindak dan segera diusut dengan baik. Pasalnya, setelah pemeriksaan Walikota Herfriansyah, Sekda Budi Utari dan para pegawai Dinas BPKD sebagai saksi sampai saat ini belum juga mengungkap pelaku utama kutipan insentif upah pungut pajak di Dinas BPKD.
BACA JUGA Kepala BPKD Siantar Adiaksa Purba Ditetapkan Jadi Tersangka dalam Kasus OTT
 |
| Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Datangi DPRD (kiri), OTT Polda Sumut di kantor Bapeda. |
Pimpinan aksi Jefri Pakpahan dalam pernyataan mengatakan, kasus OTT di Dinas BPKD, Dinas Kominfo dan salah satu perusahaan daerah harus segera diselesaikan agar tidak merugikan masyarakat.
"Menurut kami Adiaksa hanya korban. Kami meminta Polda Sumatera Utara untuk tetap komitmen mengungkap dalang pungutan di Dinas BPKD dan segera menangkap pelaku korupsi di Kota Pematangsiantar," ujar Jefri.
BACA JUGA Ungkap 36 Kg Ganja,Kapolres Simalungun Sebut Kota Pematang Siantar "Sarang Narkoba"
BACA JUGA Walikota Hefriansyah akan Diperiksa Tipikor Polda Sumut Terkait OTT di BPKD Siantar
Jefri juga menyoroti hubungan renggang antara Walikota, Hefriansyah dengan Sekretaris Daerah, Budi Utari sejak terjadinya kasus OTT. Menurutnya, pelaporan Walikota Pematangsiantar kepada Sekretaris Daerah ke Inspektorat Sumut membuktikan belum terwujudnya good goverment dilingkup Pemko Siantar.
"Karena itu kami mendesak DPRD menggunakan haknya mendukung pemberantasan korupsi di Siantar dan mengundang Walikota agar menjelaskan tentang apa yang terjadi pemerintahan siantar saat ini,"kata Jefri.
Pimpinan DPRD sementara, Timbul Marganda Lingga yang menemui massa berjanji akan mengawasi dan berkordinasi dengan Pemko setelah melengkapi alat kelengkapan dewan.
"Kita sudah mendengar aspirasi dan akan terus mengawasi dan memanggil Walikota usai melengkapi alat kelengkapan dewan" tutur Timbul Lingga.
Setelah bertemu pimpinan DPRD, aksi massa yang terdiri dari kaum ibu, pemuda dan lansia tersebut membubarkan diri. Mereka berjanji akan melakukan aksi kembali untuk mempertanyakan tindaklanjut atas tuntutannya.
Penulis : franki
Editor : tagor
Tidak ada komentar