NasDem Kritik Rencana Wisata Halal Danau Toba
LINTAS PUBLIK - MEDAN, Banyak pihak yang mengomentari wacana menyajikan wisata halal yang dihembuskan Gubernur Sumatera Utara (Sumut). Hal itu pun menjadi perdebatan di tengah masyarakat.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP NasDem Martin Manurung menyayangkan isu-isu yang berkaitan dengan keyakinan agama dibawa ke ranah publik. "Halal dan haram itu kan persoalan keyakinan individu. Hal-hal seperti itu harusnya tidak usah dibawa ke dalam ranah publik, karena akan jadi problematik," ujar Martin Manurung yang menjabat sebagai Ketua DPP Partai NasDem dikonfirmasi, Senin (2/9/2019) malam.
BACA JUGA Plt Kadis Pariwisata Humbahas: Wisata Halal Danau Toba Bertentangan dengan Kearifan Lokal
Menurut Martin, lebih baik pembahasan terkait wisata halal dilakukan dalam rapat tertutup bersama kepala daerah sekawasan dan tokoh masyarakat. Yang mana dalam diskusi itu, juga dibahas bagaimana menata kawasan Danau Toba menjadi lebih baik, kebersihan lebih bagus.
"Kemudian juga kelengkapan-kelengkapan lain, seperti rumah makan yang ditambah. Misalnya rumah makan nasional (rumah makan tidak menjual daging babi). Sebenarnya sudah banyak rumah makan nasional di kawasan toba," ujar Martin.
"Hal-hal seperti itu tidak usah dibawa ke dalam ranah publik dalam wacana diskusi terbuka. Istilah wisata halal itu saja sudah menjadi hal yang problematik. Apabila ada wisata halal, berarti ada wisata haram. Siapa yang menyediakan wisata haram itu? Kan tidak ada," imbuhnya.
Urusan keyakinan, lanjut Martin, itu merupakan urusan masing-masing dengan tuhannya. Jika dibawa ke ranah publik, yang ada semua orang memperdebatkan.
"Jadinya identitas dan bisa menimbulkan gesekan. Kita ini sudah cukup bergesekan. Sudah ada soal Papua, sampai sekarang Bapak Presiden Joko Widodo juga harus menyelesaikannya dengan tuntas. Jangan ditambah-tambah lagi persoalan bangsa ini," tegas caleg DPR RI terpilih dari dapil Sumut 2 itu.
BACA JUGA Karang Taruna Aeknauli Siantar akan Jadikan Mual Kobun Wisata Baru, Ini Kata Warga
Lebih lanjut ia mengatakan, alangkah lebih baik jika Gubernur Sumut Edy Rahmayadi berikan jawaban bagaimana menyelesaikan masalah narkoba; kemiskinan; pendidikan; mentalitas; kebodohan dan stunting yang terjadi di Sumut.
"Persoalan di Sumut bukan persoalan wisata halal. Jangan habis energi kita memperdebatkan hal yang tidak perlu. Kita berdebat soal yang tidak pokok," tandasnya.
Seperti diketahui, wacana wisata halal mendapat respon dari masyarakat Batak. Bahkan puluhan Mahasiswa melakukan aksi demo terkait hal itu.
Menurut Mahasiswa Pecinta Danau Toba, alasan untuk menerapkan wisata halal tersebut rentan membuat masyarakat yang hidup berdampingan dengan damai menjadi terusik. Mereka menyarankan Gubernur Sumut harusnya lebih fokus pada upaya menjaga kelestarian Danau Toba dari segala bentuk perusakan dan pencemaran. Mereka pun menuntut agar perusahaan-perusahaan yang diduga menyebabkan pencemaran di Danau Toba ditindak.
Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengungkapkan akan mengembangkan konsep wisata halal di Kawasan Danau Toba. Termasuk juga melakukan penataan pemotongan hewan berkaki empat (babi). Hal itu untuk mendukung kemajuan pariwisata KDT.
sumber : det
Menanggapi hal itu, Ketua DPP NasDem Martin Manurung menyayangkan isu-isu yang berkaitan dengan keyakinan agama dibawa ke ranah publik. "Halal dan haram itu kan persoalan keyakinan individu. Hal-hal seperti itu harusnya tidak usah dibawa ke dalam ranah publik, karena akan jadi problematik," ujar Martin Manurung yang menjabat sebagai Ketua DPP Partai NasDem dikonfirmasi, Senin (2/9/2019) malam.
BACA JUGA Plt Kadis Pariwisata Humbahas: Wisata Halal Danau Toba Bertentangan dengan Kearifan Lokal
 |
| Wisatawan Mandi di Danau Toba/dok. danautobacenter.com |
"Kemudian juga kelengkapan-kelengkapan lain, seperti rumah makan yang ditambah. Misalnya rumah makan nasional (rumah makan tidak menjual daging babi). Sebenarnya sudah banyak rumah makan nasional di kawasan toba," ujar Martin.
"Hal-hal seperti itu tidak usah dibawa ke dalam ranah publik dalam wacana diskusi terbuka. Istilah wisata halal itu saja sudah menjadi hal yang problematik. Apabila ada wisata halal, berarti ada wisata haram. Siapa yang menyediakan wisata haram itu? Kan tidak ada," imbuhnya.
Urusan keyakinan, lanjut Martin, itu merupakan urusan masing-masing dengan tuhannya. Jika dibawa ke ranah publik, yang ada semua orang memperdebatkan.
"Jadinya identitas dan bisa menimbulkan gesekan. Kita ini sudah cukup bergesekan. Sudah ada soal Papua, sampai sekarang Bapak Presiden Joko Widodo juga harus menyelesaikannya dengan tuntas. Jangan ditambah-tambah lagi persoalan bangsa ini," tegas caleg DPR RI terpilih dari dapil Sumut 2 itu.
BACA JUGA Karang Taruna Aeknauli Siantar akan Jadikan Mual Kobun Wisata Baru, Ini Kata Warga
 |
| Danau Toba terlihat dari menara pandang tele/ dok. danautobacenter.com |
"Persoalan di Sumut bukan persoalan wisata halal. Jangan habis energi kita memperdebatkan hal yang tidak perlu. Kita berdebat soal yang tidak pokok," tandasnya.
Seperti diketahui, wacana wisata halal mendapat respon dari masyarakat Batak. Bahkan puluhan Mahasiswa melakukan aksi demo terkait hal itu.
Menurut Mahasiswa Pecinta Danau Toba, alasan untuk menerapkan wisata halal tersebut rentan membuat masyarakat yang hidup berdampingan dengan damai menjadi terusik. Mereka menyarankan Gubernur Sumut harusnya lebih fokus pada upaya menjaga kelestarian Danau Toba dari segala bentuk perusakan dan pencemaran. Mereka pun menuntut agar perusahaan-perusahaan yang diduga menyebabkan pencemaran di Danau Toba ditindak.
Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengungkapkan akan mengembangkan konsep wisata halal di Kawasan Danau Toba. Termasuk juga melakukan penataan pemotongan hewan berkaki empat (babi). Hal itu untuk mendukung kemajuan pariwisata KDT.
sumber : det
Tidak ada komentar