Pilih Dialog, BEM Nusantara Serukan Situasi Kondusif Pelantikan Jokowi-Amin
LINTAS PUBLIK - JAKARTA, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara memilih jalur dialog dan menyerukan terciptanya situasi kondusif menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan digelar pada Minggu (20/10/2019) mendatang.
Koordinator Pusat BEM Nusantara, Hengky Primana menilai unjuk rasa rentan disusupi hingga dikhawatirkan memunculkan stigma upaya penggalan pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2019-2023.
“BEM Nusantara belum ada mengeluarkan seruan aksi demonstrasi supaya kami tidak disebut memiliki isu menggagalkan pelantikan Presiden,” kata Hengky, Jumat (18/10/2019).
“Kami mengimbau BEM Nusantara agar menjaga kondusifitas dan keamanan negara. Jangan sampai ada bahasa penggagalan pelantikan Presiden, itu sama saja dengan mengkhianati proses demokrasi yang sudah dilalui kemarin,” lanjutnya.
Mengenai UU KPK, Hengky menyampaikan tak sepenuhnya menolak keberadaaan beleid tersebut, namun ada poin-poin yang harus diperbaiki. BEM Nusantara, katanya, akan menempuh tiga langkah dengan mengutamakan dialog terkait UU KPK.
“Ada tiga langkah. Pertama, Perppu kami ingin berdialog dengan presiden, memberikan pertimbangan kenapa harus ada Perppu. Yang kedua, legislative review, kami ingin berdialog dengan Ketua DPR, poin-poin apa yang harus diperbaiki di UU KPK itu. Yang ketiga melalui judicial review di MK,” paparnya.
Hengky juga mengungkapkan BEM Nusantara mengagendakan konsolidasi nasional di Bandung, Jawa Barat pada 19-20 Oktober 2019. Seluruh perwakilan kampus maupun universitas dari setiap provinsi diimbau hadir membahas perihal Perppu, legislative review dan judicial review terhadap UU KPK saat konsolidasi nasional.
“Kami akan membulatkan suara di Bandung nanti, kami harapkan bisa bertemu Ketua DPR dan Presiden pasca-konsolidasi,” imbuhnya.
sumber : posk
Koordinator Pusat BEM Nusantara, Hengky Primana menilai unjuk rasa rentan disusupi hingga dikhawatirkan memunculkan stigma upaya penggalan pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2019-2023.
 |
| Demo mahasiswa di depan DPR/MPR RI menuntut penundaan pengesahan RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU KUHP, dan RUU Pemasyarakatan. |
“Kami mengimbau BEM Nusantara agar menjaga kondusifitas dan keamanan negara. Jangan sampai ada bahasa penggagalan pelantikan Presiden, itu sama saja dengan mengkhianati proses demokrasi yang sudah dilalui kemarin,” lanjutnya.
Mengenai UU KPK, Hengky menyampaikan tak sepenuhnya menolak keberadaaan beleid tersebut, namun ada poin-poin yang harus diperbaiki. BEM Nusantara, katanya, akan menempuh tiga langkah dengan mengutamakan dialog terkait UU KPK.
“Ada tiga langkah. Pertama, Perppu kami ingin berdialog dengan presiden, memberikan pertimbangan kenapa harus ada Perppu. Yang kedua, legislative review, kami ingin berdialog dengan Ketua DPR, poin-poin apa yang harus diperbaiki di UU KPK itu. Yang ketiga melalui judicial review di MK,” paparnya.
Hengky juga mengungkapkan BEM Nusantara mengagendakan konsolidasi nasional di Bandung, Jawa Barat pada 19-20 Oktober 2019. Seluruh perwakilan kampus maupun universitas dari setiap provinsi diimbau hadir membahas perihal Perppu, legislative review dan judicial review terhadap UU KPK saat konsolidasi nasional.
“Kami akan membulatkan suara di Bandung nanti, kami harapkan bisa bertemu Ketua DPR dan Presiden pasca-konsolidasi,” imbuhnya.
sumber : posk
Tidak ada komentar