PSI Juga Soroti Anggaran Ballpoint Rp 124 M di Sudin Pendidikan Jaktim
LINTAS PUBLIK - JAKARTA, Sederet anggaran di Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta disoroti oleh PSI. Kini, anggaran ballpoint Rp 124 miliar jadi pertanyaan.
PSI sebelumnya menyoroti anggaran lem aibon senilai Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Dinas Pendidikan DKI lalu menyebut ada salah ketik.
"Selain anggaran lem aibon tersebut, Fraksi PSI Jakarta juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik," kata anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana, dalam keterangan pers tertulis, Rabu (30/10/2019).
Menurut William, itu baru sebagian dari mata anggaran yang menjadi tanda tanya. PSI akan menyisir anggaran dan mempertanyakannya satu per satu.
"Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini dan tiap kali diminta buka detail anggaran, Pemprov selalu mengelak. Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel gubernur," ujar William.
William menduga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mengetahui dan memahami isi anggaran kegiatan-kegiatan tersebut. Dia khawatir belakangan anggaran itu kembali disebut salah input.
"Kalau gubernurnya saja tidak tahu isi anggarannya, apa yang mau dibahas? Tiap kami temukan sesuatu yang janggal dan kami angkat, nanti dibilang salah input atau tidak tahu-menahu lagi. Jangan-jangan ada banyak yang salah input, tapi tidak diketahui publik karena rinciannya ditutup-tutupi," kata William.
Namun, kini anggaran ballpoint ataupun anggaran lainnya di KUA PPAS 2020 sudah tidak bisa diakses di situs APBD DKI. Tidak ada pilihan '2020' di halaman utamanya. Saat laman https://apbd.jakarta.go.id/main/pub/2020/1/4 dibuka, muncul tulisan 'Info Jadwal belum ada yang dipublikasikan'.
sumber : det
PSI sebelumnya menyoroti anggaran lem aibon senilai Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Dinas Pendidikan DKI lalu menyebut ada salah ketik.
"Selain anggaran lem aibon tersebut, Fraksi PSI Jakarta juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik," kata anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana, dalam keterangan pers tertulis, Rabu (30/10/2019).
Menurut William, itu baru sebagian dari mata anggaran yang menjadi tanda tanya. PSI akan menyisir anggaran dan mempertanyakannya satu per satu.
"Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini dan tiap kali diminta buka detail anggaran, Pemprov selalu mengelak. Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel gubernur," ujar William.
William menduga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mengetahui dan memahami isi anggaran kegiatan-kegiatan tersebut. Dia khawatir belakangan anggaran itu kembali disebut salah input.
"Kalau gubernurnya saja tidak tahu isi anggarannya, apa yang mau dibahas? Tiap kami temukan sesuatu yang janggal dan kami angkat, nanti dibilang salah input atau tidak tahu-menahu lagi. Jangan-jangan ada banyak yang salah input, tapi tidak diketahui publik karena rinciannya ditutup-tutupi," kata William.
Namun, kini anggaran ballpoint ataupun anggaran lainnya di KUA PPAS 2020 sudah tidak bisa diakses di situs APBD DKI. Tidak ada pilihan '2020' di halaman utamanya. Saat laman https://apbd.jakarta.go.id/main/pub/2020/1/4 dibuka, muncul tulisan 'Info Jadwal belum ada yang dipublikasikan'.
sumber : det
Tidak ada komentar