Header Ads

Jokowi: Mas Mendikbud Nadiem Minta Waktu 100 Hari ke Saya

LINTAS PUBLIK - SIANTAR, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meminta waktu 100 hari kepadanya. Seratus hari tersebut digunakan Nadiem untuk menyiapkan dan merancang sistem pendidikan berbasis teknologi.

"Mas Menteri minta waktu saya. 'Beri waktu saya, Pak, 100 hari untuk menyiapkan dan merancang.' Percaya nggak? Yakin nggak?" kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

"Jadi apa yang Mas Menteri sampaikan pada saya, saya meyakini beliau bisa melakukan itu. Dan kalau itu terjadi, itulah yang namanya lompatan," imbuh dia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim
Jokowi mengatakan perlunya sistem standardisasi berbasis teknologi dalam pendidikan. Mengingat mengelola 3,5 juta guru, 300 ribu lebih sekolah, dan 50 juta pelajar adalah hal yang tidak mudah.

"Bagaimana membuat standardisasi yang semuanya bisa mengikuti. Sistem apa kita ini sudah berpuluh-puluh tahun. Kalau kita mengandalkan sebuah sistem yang manual nggak mungkin menjangkau manajemen yang sebesar itu. Sehingga diperlukan sebuah keberanian terobosan-terobosan yang tidak biasa kita lakukan," tuturnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan pembuatan sistem ini juga bukan instan. Dibutuhkan waktu setidaknya 2,5 tahun untuk melihat hasil dari sistem pendidikan berdasarkan teknologi tersebut. Mengingat aplikasi sistem tersebut juga butuh persiapan agar menjangkau sekolah hingga guru-guru.

"Artinya apa, memang saya bukan mencoba, saya sudah hitung bahwa dalam mengelola manajemen besar ini memang harus memakai yang namanya teknologi tanpa kita menggeser tujuan dari pendidikan kita. Yakni membangun karakter bangsa, membangun jati diri bangsa. Jadi nanti saya sudah membayangkan kalau itu betul-betul bisa dilaksanakan akan ada perubahan besar cara kerja, cara interaksi murid dan guru," kata dia.

"Sistem yang bekerja dan aplikasi sistem. Nanti lebih detailnya kalau Mas Menteri ini sudah belanja masalah ke mana-mana. Kemarin sudah saya perintah jangan hanya melihat universitas, SMA, SMK, SD, SMP di Jakarta saja, di Jawa saja, tolong lihat juga di NTT yang pelosok, di Maluku utara yang pelosok, di Papua yang pelosok. Perbedaannya kayak apa, pendekatannya nanti kayak apa. Apakah pendekatan yang dirancang itu cocok atau perlu digeser sedikit," sambung Jokowi.

sumber   : det 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.