Hasil Kunker DPRD Siantar : PLT Kepala Sekolah di Denpasar Bali Hanya 6 Bulan
LINTAS PUBLIK-SIANTAR, DPRD Kota Pematangsiantar baru saja melakukan kunjungan kerja ke Denpasar Bali. Seperti komisi II mengenai pendidikan dan terkait PLT kepala sekolah, sedangkan untuk komisi III tentang penanggulangan bencana alam ke BPBD Denpasar.
Netty Sianturi anggota komisi II menjelaskan kunjungan kerja ke Denpasar dalam rangka membahas tentang guru-guru kepala sekolah yang PLT dan sekalian mengambil solusi untuk di terapkan di kota Pematangsiantar.
"Apa yang sudah di pertanyakan di angket itu tentang guru-guru PLT dan pendidikannya di sana kita tanyakan ke pemerintah dan DPRD yang di Denpasar. Ternyata bukan hanya di Siantar saja yang kepala sekolah masih PLT, akan tetapi masih banyak PLT yang bermasalah di Denpasar namun di sana tidak ada PLT yang lebih dari 6 Bulan," ujarnya.
"PLT di sana 3 bulan dan perpanjangan 3 bulan lagi. Tidak ada PLT kepala sekolah yang sampai 1 tahun. Terkait ijazah harus ada tanda tangan dari dinas pendidikan dan Pendidikan di sana juga bagus, di setarakan dari tingkat SD sampai SMA," ujar ketua fraksi Gerindra.
Sambung Netty, nantinya hasil kunker akan disampaikan pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas pendidikan Pemko Pematangsiantar.
"Kita akan kasi masukan agar dunia pendidikan di Siantar ini semakin bagus. Dan kopiannya kalau memang pihak pemko membutuhkannya akan kita berikan, kita dari komisi II DPRD kota Pematangsiantar siap membantu demi kemajuan pendidikan di kota Pematangsiantar," terangnya.
Selain itu kata Netty, sebelum berangkat ke Denpasar mereka juga menanyakan Asisten bagian badan pembinaan badan usaha milik daerah di Jakarta. Perusahan Daerah di sana bagus semua karena Pemerintah di sana bagus, komperatif dan penyertaan modal mereka tetap masuk karena pad selalu ada.
"Di Jakarta itu kami konsultasi mengenai Perusahaan Daerah di Jakarta. Di sana ada 150 perusahaan Daerah dan PAD yang masuk Rp 600 miliar. Di sana juga pengawasnya itu tidak boleh dari ASN harus dari luar tapi harus di vid on propertes yang sesuai dengan visi misi kita," ujarnya.
Alex Panjaitan anggota Komisi II menambahkan bahwa pendidikan di Denpasar Bali lebih menekankan pelaksanaan Agama kepada siswanya. Bahkan sebelum memulai pelajaran pada pagi hari, siswa lebih dulu sembahyang. Hal yang juga pada siang hari.
"Pada saat dewan pendidikan Denpasar Bali memaparkan, lebih menekankan soal agama,"ujar Alex.
Terpisah, Denny Siahaan selaku ketua komisi III DPRD Kota Pematangsiantar menjelaskan kunjungan kerja ke Denpasar Bali membahas tentang penanggulangan bencana alam dengan BPBD Denpasar.
"BPBD di sana sangat responsif, kita cenderung termotivasi karena PAD Denpasar itu sangat tinggi. Sehingga ada keinginan kami untuk di terapkan di kota Pematangsiantar. Informasi yang kami terima di Daerah Badung itu PADnya 5 T. Dan kita Akan Implementasi kan di kota Pematangsiantar. Kita juga sudah minta copiannya dari mereka untuk kita pelajari dan kita berikan ke Dinas terkait saat RDP," terangnya.
Penulis : franki
Editor : tagor
Netty Sianturi anggota komisi II menjelaskan kunjungan kerja ke Denpasar dalam rangka membahas tentang guru-guru kepala sekolah yang PLT dan sekalian mengambil solusi untuk di terapkan di kota Pematangsiantar.
"Apa yang sudah di pertanyakan di angket itu tentang guru-guru PLT dan pendidikannya di sana kita tanyakan ke pemerintah dan DPRD yang di Denpasar. Ternyata bukan hanya di Siantar saja yang kepala sekolah masih PLT, akan tetapi masih banyak PLT yang bermasalah di Denpasar namun di sana tidak ada PLT yang lebih dari 6 Bulan," ujarnya.
"PLT di sana 3 bulan dan perpanjangan 3 bulan lagi. Tidak ada PLT kepala sekolah yang sampai 1 tahun. Terkait ijazah harus ada tanda tangan dari dinas pendidikan dan Pendidikan di sana juga bagus, di setarakan dari tingkat SD sampai SMA," ujar ketua fraksi Gerindra.
Sambung Netty, nantinya hasil kunker akan disampaikan pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas pendidikan Pemko Pematangsiantar.
"Kita akan kasi masukan agar dunia pendidikan di Siantar ini semakin bagus. Dan kopiannya kalau memang pihak pemko membutuhkannya akan kita berikan, kita dari komisi II DPRD kota Pematangsiantar siap membantu demi kemajuan pendidikan di kota Pematangsiantar," terangnya.
Selain itu kata Netty, sebelum berangkat ke Denpasar mereka juga menanyakan Asisten bagian badan pembinaan badan usaha milik daerah di Jakarta. Perusahan Daerah di sana bagus semua karena Pemerintah di sana bagus, komperatif dan penyertaan modal mereka tetap masuk karena pad selalu ada.
"Di Jakarta itu kami konsultasi mengenai Perusahaan Daerah di Jakarta. Di sana ada 150 perusahaan Daerah dan PAD yang masuk Rp 600 miliar. Di sana juga pengawasnya itu tidak boleh dari ASN harus dari luar tapi harus di vid on propertes yang sesuai dengan visi misi kita," ujarnya.
Alex Panjaitan anggota Komisi II menambahkan bahwa pendidikan di Denpasar Bali lebih menekankan pelaksanaan Agama kepada siswanya. Bahkan sebelum memulai pelajaran pada pagi hari, siswa lebih dulu sembahyang. Hal yang juga pada siang hari.
"Pada saat dewan pendidikan Denpasar Bali memaparkan, lebih menekankan soal agama,"ujar Alex.
Terpisah, Denny Siahaan selaku ketua komisi III DPRD Kota Pematangsiantar menjelaskan kunjungan kerja ke Denpasar Bali membahas tentang penanggulangan bencana alam dengan BPBD Denpasar.
"BPBD di sana sangat responsif, kita cenderung termotivasi karena PAD Denpasar itu sangat tinggi. Sehingga ada keinginan kami untuk di terapkan di kota Pematangsiantar. Informasi yang kami terima di Daerah Badung itu PADnya 5 T. Dan kita Akan Implementasi kan di kota Pematangsiantar. Kita juga sudah minta copiannya dari mereka untuk kita pelajari dan kita berikan ke Dinas terkait saat RDP," terangnya.
Penulis : franki
Editor : tagor
Tidak ada komentar