IDI Dukung Jokowi yang Minta Data Kasus Corona Dibuka
LINTAS PUBLIK, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar data kasus virus Corona (COVID-19) terintegrasi dan dibuka. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendukung langkah tersebut sebagai upaya analisa kebijakan penanganan Corona.
"Jadi, keterbukaan data penting dalam artian, berapa jumlah pasien, PDP (pasien dalam pengawasan), ODP (orang dalam pemantauan), berapa yang saat ini dirawat, kemudian jumlah pasien sembuh. Persebaran ini penting saat kita ingin membuat sebuah, bagaimana strategi untuk lakukan penatalaksanaan COVID-19 di Indonesia ini," ucap Sekjen PB IDI Moh. Adib Khumaidi, saat dihubungi, Senin (13/4/2020).
Menurutnya, keterbukaan data bisa digunakan untuk analisa penyebaran virus Corona di Indonesia. Sehingga mempermudah penanganan dan penelusuran kontak pasien Corona.
"Setelah buat peta sebaran, harus ditindak lanjuti sebuah proses untuk kemudian tracing kontak, ditindak lanjuti dengan surveillance, dengan pemantauan kewilayahan yang mungkin dilakukan donasi kesehatan dengan puskesmas-nya," kata Abid.
Data juga bisa memberikan gambaran persebaran virus Corona di luar DKI Jakarta yang menjadi episentrum. Sehingga, akan diketahui daerah mana yang memiliki potensi pertambahan banyak dan sebagainya.
"Betul (pemetaan daerah di luar Jakarta). Jadi kita akan bisa lihat pola penyebaran ini. Termasuk kita bisa perhitungkan. Kalau hanya positif terkonfirmasi, itu ada hal yang kemudian, disebut fenomena gunung es-nya itu belum terpecah semua," kata Abid.
Selain itu, Menurut Abid, dengan adanya peta persebaran, pemerintah pusat bisa ikut mengawasi seluruh darah. Lalu, bisa menentukan suatu daerah berstatus Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tanpa menunggu usulan daerah.
"Kita bicara PSBB atau karantina wilayah, data terbuka, pusat pun bisa memantau tanpa harus ada pengajuan dari wilayah, pusat jua bisa usulkan," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi menggelar rapat terbatas bersama Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Dalam ratas, Jokowi meminta data informasi terkait COVID-19 terintegrasi dengan baik.
"Terkait data informasi saya minta data-data informasi ini betul-betul terintegrasi semua kementerian masuk ke Gugus Tugas," kata Jokowi melalui video yang disiarkan langsung Sekretariat Presiden.
"Sehingga informasi itu semuanya ada, baik mengenai jumlah PDP jumlah PDP di setiap daerah, jumlah yang positif, jumlah yang meninggal jumlah yang sembuh, semuanya menjadi jelas dan terdata dengan baik. Harusnya ini setiap hari bisa di-update dan lebih tepat. Sekali lagi, data terpadu ini menyangkut PDP positif kemudian yang sembuh yang meninggal jumlah untuk yang sudah di-PCR berapa ada semuanya," ujar Jokowi.
Jokowi meminta informasi tersebut dibuka secara umum. Jadi, masyarakat bisa mengakses informasi tersebut.
"Terbuka datanya sehingga semua orang bisa mengakses data ini dengan baik," pungkas Jokowi.
sumber : det
"Jadi, keterbukaan data penting dalam artian, berapa jumlah pasien, PDP (pasien dalam pengawasan), ODP (orang dalam pemantauan), berapa yang saat ini dirawat, kemudian jumlah pasien sembuh. Persebaran ini penting saat kita ingin membuat sebuah, bagaimana strategi untuk lakukan penatalaksanaan COVID-19 di Indonesia ini," ucap Sekjen PB IDI Moh. Adib Khumaidi, saat dihubungi, Senin (13/4/2020).
 |
| Sekjen PB IDI Moh. Adib Khumaidi (dok. ist). |
"Setelah buat peta sebaran, harus ditindak lanjuti sebuah proses untuk kemudian tracing kontak, ditindak lanjuti dengan surveillance, dengan pemantauan kewilayahan yang mungkin dilakukan donasi kesehatan dengan puskesmas-nya," kata Abid.
Data juga bisa memberikan gambaran persebaran virus Corona di luar DKI Jakarta yang menjadi episentrum. Sehingga, akan diketahui daerah mana yang memiliki potensi pertambahan banyak dan sebagainya.
"Betul (pemetaan daerah di luar Jakarta). Jadi kita akan bisa lihat pola penyebaran ini. Termasuk kita bisa perhitungkan. Kalau hanya positif terkonfirmasi, itu ada hal yang kemudian, disebut fenomena gunung es-nya itu belum terpecah semua," kata Abid.
Selain itu, Menurut Abid, dengan adanya peta persebaran, pemerintah pusat bisa ikut mengawasi seluruh darah. Lalu, bisa menentukan suatu daerah berstatus Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tanpa menunggu usulan daerah.
"Kita bicara PSBB atau karantina wilayah, data terbuka, pusat pun bisa memantau tanpa harus ada pengajuan dari wilayah, pusat jua bisa usulkan," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi menggelar rapat terbatas bersama Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Dalam ratas, Jokowi meminta data informasi terkait COVID-19 terintegrasi dengan baik.
"Terkait data informasi saya minta data-data informasi ini betul-betul terintegrasi semua kementerian masuk ke Gugus Tugas," kata Jokowi melalui video yang disiarkan langsung Sekretariat Presiden.
"Sehingga informasi itu semuanya ada, baik mengenai jumlah PDP jumlah PDP di setiap daerah, jumlah yang positif, jumlah yang meninggal jumlah yang sembuh, semuanya menjadi jelas dan terdata dengan baik. Harusnya ini setiap hari bisa di-update dan lebih tepat. Sekali lagi, data terpadu ini menyangkut PDP positif kemudian yang sembuh yang meninggal jumlah untuk yang sudah di-PCR berapa ada semuanya," ujar Jokowi.
Jokowi meminta informasi tersebut dibuka secara umum. Jadi, masyarakat bisa mengakses informasi tersebut.
"Terbuka datanya sehingga semua orang bisa mengakses data ini dengan baik," pungkas Jokowi.
sumber : det
Tidak ada komentar