Bantuan Dituding Tumpang Tindih, Masyarakat Aksi Protes di Kantor Walikota
LINTAS PUBLIK-SIANTAR, Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Forum Orang Miskin (Formikom) menggelar aksi protes di kantor Wali Kota terkait pembagian sembako yang dinilai tidak tepat sasaran, Senin (24/8/2020).
Dalam orasinya, para pengunjuk rasa yang didominasi kaum ibu-ibu mengatakan penyaluran paket sembako yang disalurkan Pemko Siantar tumpang tindih.
“Kami jelas warga miskin dan perlu mendapatkan bantuan pemerintah. Namun kami hanya sekali saja dapat bantuan dari Pemko Siantar sebesar Rp 200 ribu. Ada yang mampu dapat, sementara kami tidak,"Hartauli Silalahi.
Masyarakat yang menggelar aksi protes berasal dari 3 Kelurahan yakni, Kelurahan Suka Dame, Asuhan dan Sihopat Suhu.
Pimpinan aksi Oktahari Hutagaol mengatakan, masyoritas pengunjuk rasa merupakan pedagang dan pekerja serabutan yang sejak pandemi Covid-19 sangat membutuhkan bantuan pemerintah.
"Ada sebagian warga yang dianggap kurang tepat mendapatkan bantuan, malah masuk menjadi penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Sementara kami yang miskin hanya sekali saja. Kami tuntut hal ini, karena data sudah masuk namun tidak dapat bantuan,” kata Okta.
Atas hal itu, dirinya meminta agar pemerintah kembali memeriksa data penerima bantuan dan memasukan nama-nama masyarakat miskin yang layak menerima bantuan pemerintah.
“Kami minta agar data penerima diubah, karena banyak yang tidak sesuai. Masa yang kaya bisa mendapatkan, sementara kami yang ngontrak rumah dan kerja serabutan tidak dapat. Semoga pemerintah memperhatikan kami,” tutupnya.
Penulis : franki
Editor : tagor
Dalam orasinya, para pengunjuk rasa yang didominasi kaum ibu-ibu mengatakan penyaluran paket sembako yang disalurkan Pemko Siantar tumpang tindih.
“Kami jelas warga miskin dan perlu mendapatkan bantuan pemerintah. Namun kami hanya sekali saja dapat bantuan dari Pemko Siantar sebesar Rp 200 ribu. Ada yang mampu dapat, sementara kami tidak,"Hartauli Silalahi.
Masyarakat yang menggelar aksi protes berasal dari 3 Kelurahan yakni, Kelurahan Suka Dame, Asuhan dan Sihopat Suhu.
Pimpinan aksi Oktahari Hutagaol mengatakan, masyoritas pengunjuk rasa merupakan pedagang dan pekerja serabutan yang sejak pandemi Covid-19 sangat membutuhkan bantuan pemerintah.
"Ada sebagian warga yang dianggap kurang tepat mendapatkan bantuan, malah masuk menjadi penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Sementara kami yang miskin hanya sekali saja. Kami tuntut hal ini, karena data sudah masuk namun tidak dapat bantuan,” kata Okta.
Atas hal itu, dirinya meminta agar pemerintah kembali memeriksa data penerima bantuan dan memasukan nama-nama masyarakat miskin yang layak menerima bantuan pemerintah.
“Kami minta agar data penerima diubah, karena banyak yang tidak sesuai. Masa yang kaya bisa mendapatkan, sementara kami yang ngontrak rumah dan kerja serabutan tidak dapat. Semoga pemerintah memperhatikan kami,” tutupnya.
Penulis : franki
Editor : tagor
Tidak ada komentar