Pengamat: Reshuffle Kabinet Mendesak Dilakukan, Minta Masukan dari KPK

LINTAS PUBLIK, Reshuffle kabinet kembali mencuat setelah Menteri KKP Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari P. Batubara ditangkap KPK. Presiden Jokowi sebelumnya juga sudah memberi sinyal untuk mereshuffle Kabinet Indonesia Maju.

M. Jamiluddin Ritonga.

"Reshuffle kabinet memang mendesak dilakukan bukan saja karena ada dua menterinya yang ditangkap KPK, tapi karena Kinerja Kabinet Indonesia Maju memang biasa-biasa saja," kata Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, Jumat (18/12/2020).

Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996-1999 ini mengatakan, kata biasa-biasa saja itu memang sering diungkapkan Jokowi dalam berbagai event. Jokowi tidak menyukai yang biasa-biasa saja, selalu menginginkan yang luar biasa agar tujuan dapat dicapai dengan maksimal.

"Agar Kabinet Indonesia Maju menjadi luar biasa, maka diperlukan penggantian pimpinan beberapa kementerian, selain tentunya menteri KKP dan menteri sosial," ujarnya.

Menurutnya, kementerian lain yang pimpinannya layak di-reshuffle adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pendidikan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Koperasi dan UMKM, Menteri Perindustrian, Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pertanian, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Pariwisata, serta Menteri Riset dan Teknologi.

Selain itu, wakil-wakil menteri juga perlu dievaluasi. Kementerian yng ada wakil menterinya, tapi kinerja kementeriannya biasa saja sebaiknya ikut di-reshuffle. Bahkan demi penghematan biaya, sebaiknya semua wakil menteri ditiadakan mengingat selama ini tidak diketahui kinerjanya.

Penulis buku 'Perang Bush Memburu Osama' ini menyebut, menteri yang akan diangkat sebaiknya yang profesional, memiliki trust, integritas, dan sense of crisis. Aspek sense of crisis ini tampak kurang dimiliki para menteri saat ini.

"Sense of crisis perlu dimiliki setiap menteri mengingat ke depan Indonesia dan dunia masih dalam ketidakpastian. Tanpa sense of crisis, sang menteri akan sulit mendeteksi krisis sejak dini, termasuk kemampuannya untuk mengatasi krisis," katanya.

Para menteri yang akan masuk ke Kabinet Indonesia Maju juga perlu mendapat masukan dari KPK. Hal ini diperlukan agar para menteri yang mendampingi Jokowi nantinya tidak lagi terjerat korupsi.

"Hal itu juga sebagai bukti komitmen Jokowi dalam memberantas korupsi. Sungguh ironis bila teriak berantas korupsi, tapi orang sekitarnya yang melakukan korupsi," paparnya.

Kalau Jokowi memilih menterinya yang profesional, memiliki trust, berintegritas, dan punya sense of crisis, maka akan diperoleh Kabinet Indonesia Maju yang luar biasa. Ini hanya dapat dicapai bila Jokowi tidak banyak diintervensi partai pengusung.

"Kita tunggu, apa benar Jokowi tidak punya beban dalam memilih menteri. Buktikan dengan segera mengumumkan reshuflle kabinet yang bukan biasa-biasa saja," tutupnya