Tri Rismaharini Curhat Tugas di Kemensos Berat: Gak Kuat, Siap Lepas Jabatan

LINTAS PUBLIK, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan suatu daerah akan mengalami kemajuan manakala skala program yang dilakukan minimal 40 persen untuk pembangunan di tataran desa.

Karena dengan pembangunan itu, ekonomi bisa berjalan, sosial kemasyarakatan juga berjalan, kemudian kemajuan peradaban juga akan terbentuk dengan sendirinya.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini./ist

"Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada SMSI yang telah memberikan dorongan moril kepada saya. Terus terang tugas di Kemensos ini berat sekali beban ini," katanya, saat menghadiri acara bakti Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) untuk negeri dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN), di Kota Serang, Banten, Minggu (7/2/2021).

Risma mengaku jika dirinya tidak kuat menjalankan beban tersebut, ia akan menghadap ke Presiden Jokowi untuk meletakkan jabatannya. "Karena dari pada nanti pertanggungjawaban berat, lebih baik saya lepaskan," akunya.

Apresiasi Kegiatan Bakti SMSI

Risma lantas mengapresiasi kegiatan Bakti SMSI untuk negeri berupa pembangunan jalan dan sarana sanitasi di Kota Serang.

Kegiatan Bakti SMSI ini, menurut Risma, sangat berpengaruh terhadap peningkatan taraf ekonomi, sosial dan peradaban masyarakat setempat yang mendapat manfaat langsung dari kegiatan ini.

"Dari Bhakti SMSI ini, warga bisa mendapat kemudahan akses pendidikan dan ekonomi. Sehingga kedepan akan mampu meningkatkan peradaban masyarakat," kata Risma.

Risma mengaku dirinya tidak melihat siapa yang mengundang, tapi kegiatan apa yang dilakukan, dan menurutnya ini menarik. Karena ada inisiatif di luar pemerintah yang mau membangun jalan.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada SMSI yang sudah memberikan sumbangsih jalan dan sarana sanitasi kepada masyarakat," ujarnya.

Risma mengatakan, kondisi sarana sanitasi yang baik sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan dasar masyarakat. Karena kondisi sanitasi yang kurang baik akan berdampak pada penyebaran penyakit penular seperti Demam Berdarah (DBD) dan lain sebagainya.

"Saya masih ingat ketika masa pertama-tama menjabat sebagai Walikota Surabaya yang setiap Desember sampai Januari RS di sana selalu penuh dengan pasien diare dan DBD. Setelah diteliti ternyata sarana sanitasinya sangat memprihatinkan," katanya.

Setelah mendapati kasus seperti itu, lanjut Risma, dirinya kemudian melakukan pembangunan sanitasi di 1.000 lokasi setiap tahunnya.

"Hasilnya alhamdulilah pada tahun 2019 kemarin Surabaya dinyatakan sebagai wilayah yang steril dari kawasan kumuh," imbuhnya.

Jika ingin menghilangkan kawasan kumuh, Risma memberikan saran agar Pemerintah Daerah (Pemda) serta Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten agar lebih mendahulukan pembangunan sarana-sarana umum yang ada di kampung.

"Kantor saya itu tidak pernah dilakukan pembangunan selama hampir lima tahun, karena saya mendahulukan pembangunan yang urgen dulu seperti sarana sanitasi, Puskesmas serta ruas jalan desa," pungkas Risma.