Imbas Politik dari Langkah Jokowi 'Selamatkan' 75 Pegawai KPK

LINTAS PUBLIK, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak setuju 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status sebagai aparatur sipil negara (ASN) diberhentikan. Pakar politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai penolakan itu didasari karena Jokowi hendak memperbaiki persepsi publik kepada dirinya.

"Saat ini kan banyak berkembang persepsi di publik bahwa Pak Jokowi itu kurang perhatian terhadap tiga hal, yaitu demokrasi, kemudian HAM (Hak Asasi Manusia) dan pemberantasan korupsi. Kenapa demikian? karena banyak pihak melihat bahwa komitmen pemerintahan Pak Jokowi sangat kurang, untuk itu Pak Jokowi berusaha memperbaiki itu," kata Hendri lewat pesan suara kepada Media, Selasa (18/5/2021).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat di Makassar

Hendri mengatakan Jokowi berusaha memperbaiki pandangan publik soal masalah demokrasi lewat UU ITE. Diketahui, Jokowi meminta Menko Polhukam Mahfud MD untuk me-review UU ITE serta penerapannya sehingga demokrasi terjaga.

Lalu juga Jokowi mengutuk agresi militer Israel terhadap Palestina. Hal ini dianggap sebagai langkah Jokowi untuk memperbaiki persoalan HAM yang kerap kali disorot ke pemerintahannya.

"Untuk pemberantasan korupsi penegakan anti korupsi ini yang dilakukan Pak Jokowi mengatakan bahwa jangan kemudian serta-merta dipecat para pegawai KPK yang gagal tes wawasan kebangsaan ini, menurut saya sebuah pernyataan yang bagus sekali yang sebetulnya kalau ditanya, siapa yang paling diuntungkan? ya yang paling diuntungkan adalah rakyat Indonesia dan yang paling rugi adalah para koruptor," kata Hendri.

Hendri menyorot kedaruratan persoalan tes wawasan kebangsaan ini hingga Jokowi perlu turun langsung. Menurut Hendri, harusnya juru bicaranya yang menyampaikan pendapat Jokowi.

"Sebetulnya kasus tes wawasan kebangsaan ini kalau menurut saya level komunikasinya itu cukup di jubir saja, jadi cukup jubir presiden yang menyampaikan apa yang diinginkan kan Presiden terhadap tes wawasan kebangsaan. Tapi ternyata pak Jokowi turun tangan langsung menyampaikan ke publik ini sebuah pertanda positif bahwa memang Pak Jokowi memandang serius kasus tes wawasan kebangsaan ini," lanjutnya.

Direktur Parameter Politik, Adi Prayitno, punya pendapat serupa. Adi mengatakan pernyataan Jokowi membuat citra Jokowi kembali pulih di mata masyarakat.

"Jokowi tak mau terus menerus dituding melemahkan KPK. Pernyataan Jokowi tegas membantah bahwa tes kebangsaan itu fatal dan melukai keadilan publik. Keputusan ini menguntungkan nasib 75 pegawai KPK yang dipecat, publik secara umum, dan citra Jokowi yang kembali pulih," kata Adi.

Citra Jokowi pulih karena masyarakat menilai Jokowi menyelamatkan KPK dari gerakan pelemahan. "Itu persepsi yang tampak di permukaan," lanjutnya.

Sebelumnya Jokowi menegaskan TWK bukanlah dasar pemberhentian pegawai KPK. Di awal, Jokowi mengatakan KPK harus memiliki SDM terbaik yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi itu.

Jokowi tidak setuju 75 pegawai yang tidak lolos TWK itu diberhentikan. Menurutnya, masih ada opsi lain, yaitu pendidikan kedinasan.

"Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan," kata Jokowi dalam siaran virtual YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5/2021).