Sempat Ditolak dan Kurang Pengawasan PPK, Wastafel Terlihat Rusak
LINTAS PUBLIK-SIANTAR, Pembangunan Wastafel tahun 2020 di Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar yang menghabiskan anggaran kurang lebih Rp 3 Milyar layak disorot.
LIHAT JUGA Inilah Pemakaman COVID di Kota Pematangsiantar
Pasalnya beberapa bagian Wastafel yang sempat ditolak Pejabat Pembuat Komitmen, Jonson Sitinjak dan mengaku kurang melakukan pengawasan saat proses pembangunan tampak rusak dan tidak berfungsi. Padahal Wastafel tersebut belum pernah dipergunakan untuk menunjang pertemuan tatap muka.
Seperti terlihat di beberapa SD Negeri 124400, 123496, 123495, 123375, 122376, 125549, 122365, 122367 dan 122369 di Kota Pematang Siantar. Diantaranya ada Wastafel yang keramiknya pecah, kran air hilang dan kaca pecah.
Salah seorang guru mengatakan hilangnya kran dan rusaknya Wastafel diakibatkan sekolah tidak memiliki pagar sehingga orang luar bebas masuk ke halaman sekolah.
"Yah belum pernah di gunakan anak didik bang, karena belum ada belajar tatap muka karena masih pademi," ujarnya.
Pada pemberitaan sebelumnya, pembangunan wastafel atau bak cuci tangan di sekolah SD dan SMP sebelumnya mendapat penolakan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Pasalnya, pembangunan Wastafel tersebut dilaksanakan di penghujung tahun atau bulan Desember 2020.
Demikian disampaikan PPK Wastafel, Jonson Sitinjak saat dikonfirmasi Senin, (1/3/2021).
Kata Jonson, mengingat waktu yang mepet, dirinya sempat mengusulkan pembelian HP untuk pelajar yang benar-benar membutuhkan atau kategori miskin. Sehingga menunjang pembelajaran daring di tengah Pandemi Covid-19. Kemudian ia juga mengusulkan pengadaan Wastafel ditenderkan di tahun 2021.
"Wastafel itu sempat kutolak, saya sarankan pengadaan HP untuk pelajar yang benar-benar membutuhkan sehingga mendukung pembelajaran daring,"kata Jonson.
Namun usulan tersebut kurang mendapat respon dari "tuan" dengan alasan pembelajaran tatap muka akan segera dibuka bulan Januari 2021, sehingga Wastafel tersebut sangat dibutuhkan pelajar.
Setelah pembangunan berjalan, kata Jonson Sitinjak, Wastafel dengan pagu anggaran Rp 3 Milyar dengan harga Rp 6 juta/unit dari DID (Dana Intensif Daerah) kurang mendapat pengawasan.
Dari ratusan Wastafel yang di bangun (sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri), dirinya hanya mengunjungi 5 sekolah. Setiap sekolah bervariasi jumlah Wastafel tergantung jumlah siswanya.
"Wastafel yang kukunjungi di 5 sekolah saja. Terus terang saya tidak awasi semua,"ucap Jonson.
Berkembang, ada sekolah yang airnya tidak hidup dan ada sekolah yang sama sekali belum ada airnya sehingga Wastafel belum bisa digunakan.
"Bagaimana bisa saya awasi semua, saya juga PPK di pekerjaan lain. Saya sempat mengajukan mundur, namun atasan meminta tolong,"ucap Jonson.
Dengan adanya masalah pembangunan Wastafel tersebut, dirinya telah melaporkan ke atasan untuk selanjutnya diteruskan ke sekolah.
"Saya sudah laporkan ke atasan masalah Wastafel,"tutup Jonson.
Penulis : franki
Editor : tagor
Tidak ada komentar