Sang Jenderal Dan Keturunan Ompu Mamontang Laut Bicara Sihaporas, Ini Katanya

SIMALUNGUN, Polemik yang berkepanjangan antara pihak Lamtoras dengan pihak TPL sudah menjadi perhatian Publik masyarakat Simalungun, bahkan di luar Simalungun.

Ada kelompok yang menamakan diri Lamtoras sebagai wadah masyarakat untuk merperjuangkan keadilan dan mempertahankan desa Sihaporas serta hutan disekelilingnya menjadi hutan adat.

St.Drs Irjen Pol (P) Maruli Wagner Damanik M.Ap dua kiri bersama Keturunan Ompu Mamontang Laut

Lamtoras oleh pendirinya adalah merupakan Lembaga Masyarakat Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita dari Sihaporas dan perwakilan seluruh masyarakat Sihaporas.

Menyikapi persoalan Sihaporas dan aksi aksi Lamtoras yang semakin ganas bagaikan Tumor ganas yang cepat menebar kemana mana, seorang tokoh penting di Simalungun berasal dari Sipolha memberikan perhatian serius .

Adalah St.Drs Irjen Pol (P) Maruli Wagner Damanik M.Ap salah satu keturunan Partuanon Damanik Sipolha.

Beliau adalah cicit dari Tuan Manik Sipolha I dan cucu dari Tuan Manik Sipolha II ( Tuan Kala Bosar Dananik ). Jenderal ini dengan tegas mengatakan kepada Lintas Publik tidak ada Tanah Adat atau Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Simalungun sebagai Bumi Habonaron Do Bona.

"Saya pikir adek kami Ambarita dari Sihaporas tidak perlu tersinggung jika saya katakan bahwa Tidak ada Tanah Adat Ambarita di sihaporas atau Simalungun, Kerajaan Marpitu mengamini hal tersebut wilayah/teritorial raja marpitu yg menjadi landasan administrasi kabupaten simalungun sejak penjajahan belanda setelah merdeka hingga saat ini,"tandas sang Jenderal itu.

Dalam penuturannya kepada Lintas Publik pada tanggal 8 September 2022 di jalan MH Sitorus Pematang Siantar yang juga disaksikan Manotar Ambarita yaitu Keturunan generasi ke X dari Ompu Mamontang Laut Ambarita dan Rikkot Damanik yaitu Keturunan generasi ke 18 dari Raja Parmata Manunggal Damanik Sipolha, Jenderal Wagner Damanik secara tegas dan lugas menyampaikan bahwa sejarah Sihaporas dan Ambarita yang ada di Sihaporas hanya Damanik Sipolha yang tau.

Karena itu dia mengharap agar Lamtoras menghentikan segala aksinya yang sudah melawan hukum.

" Tuntutlah hakmu sesuai sesuai porsi dan kebutuhan bukan keinginan, semua masalah pasti ada solusinya,"kata Wagner Damanik yang pernah menjabat Wakapolres Simalungun ini.

Ditempat yang sama, salah seorang keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita yaitu Manotar Ambarita memberikan tanggapan perihal yang terjadi di Sihaporas.

Menurutnya (Manotar) keberadaan Lamtoras bukanlah membawakan nama dan aspirasi semua keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita dan masyarakat Sihaporas.

"Lamtoras adalah segelintir orang yang dikemas sedemikian rupa untuk tujuan tertentu dengan memanipulasi sejarah. Sejarah Sihaporas sudah ada jangan diutak atik lagi. Di Sihaporas tidak ada Masyarakat Adat, tidak ada Tanah Adat. Masyarakat Adat dan Tanah Adat ibarat Dua Sisi Mata Uang yang tidak terpisah kan,"tegas Manotar Ambarita yangg pernah menjadi pangulu Nagori (kepala Desa) terpilih di Sihaporas.

Manotar juga meminta agar pihak investigasi dan identifikasi yang dihunjuk untuk itu agar melakukan tugasnya secara Objektip proporsional dan berimbang. Artinya jangan yang ditanya hanya pihak Lamtoras, masyarakat di luar Lamtoras juga harus di tanya dan di data agar ada keseimbangan dan keselarasan sehingga ada rasa keadilan.

Kata Manotar lagi, agar pihak lain yangg tidak paham sejarah Sihaporas jagan ikut campur apalagi sok tau, dan menggoreng-gorenng issu Negara kita Negara Hukum, Bukan Negara selera, segala sesuatu ada konsekuensinya, tambahnya.

Rikkot Damanik dan Thamrin Damanik adalah perwakilan dari Partuanon Damanik Sipolha sebagai pihak yang menjembatani aspirasi masyarakat Sipolha kepada pihak Pemerintah, TPL dan Instansi terkait. tham/t