Bupati Humbahas Terima DIPA dan TKD 2023, Gubsu Rencana Gratiskan SMA/SMK

Doloksanggul, Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor SE menerima Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dan Tranfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023, Jumat (2/12/2022) di Aula Tengku Rizal Nurdin Jalan Sudirman Medan. 

Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor SE menerima DIPA dari Gubsu Edy Ramayadi.

DIPA merupakan dasar pelaksaan anggaran di daerah yang disusun berdasarkan rencana kerja pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota. Berdasarkan UU No 1 tahun 2022 mengamanatkan bahwa semua sebutan pemberian dana ke Daerah disatukan dalam sebuah Nomenklatur yakni Tranfer ke Daerah (TKD). Sehingga tranfer dana yang dahulu dikenal dengan Dana Desa sekarang menjadi Tranfer Ke Daerah (TKD).

Penyerahan DIPA dan TKD 2023 untuk kabupaten/kota se-Sumatera Utara diserahkan langsung Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagai salah satu Kabupaten di Sumatera Utara, juga menerima DIPA dan TKD untuk Tahun Anggaran 2023. DIPA dan TKD Humbang Hasundutan diterima langsung Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor, SE.

Dalam sambutannya, Plt. Kantor Wilayah DJPB Provinsi Sumatera Utara, Heru Pudyo Nugroho  menyampaikan apresiasi kepada Provinsi Sumatera Utara karena kecepatannya dalam menyerahkan DIPA dan TKD tahun anggaran 2023. Sumatera Utara merupakan salah satu Provinsi yang paling cepat menyerahkan DIPA dan TKD kepada Kabupaten/Kotanya, ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakatnya.

Gubsu dalam arahannya, menyampaikan bahwa, ada 6 prioritas yang ditekankan Presiden, pada penggunaan angaran tahun 2023. Pertama penguatan kualitas SDM (sumber daya manusia). Gubsu merencanakan menggratiskan SMK/SMA. Kedua, akselerasi penguatan perlindungan sosial. Fokus  untuk pengentasan stunting, paket makanan tambahan, bantuan disabilitas, pengembangan budidaya, bawang merah, kentang dan jahe anggarannya sekitar Rp 11,4 miliar. Mohon bupati dan walikota dikawal anggaran ini.

Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru termasuk ibukota Negara. Kelima, revitalisasi industri dengan terus mendorong hilirusasi. Keenam pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. re/tag/t