Jokowi Sebut Dunia Pers Tidak Baik-baik Saja, Dewan Pers Bilang Begini

Medan, Ketua Komis Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menilai dunia pers kini sedang tidak baik-baik saja. Yadi mengakui, pers sedang mengalami dua problem utama.

Pertama, secara kualitas memang pers era digital saat ini terdapat permasalahan. Bertumbuhnya banyak media daring, tidak dibarengi dengan kualitas jurnalis yang mumpuni. Terbukti dari 691 pengaduan kasus Pers 2022, 97 persen kasus pers terjadi di media online.

Jokowi Sebut Dunia Pers Tidak Baik-baik Saja 

“Pelanggarannya beragam, berupa berita tanpa konfirmasi, tanpa verifikasi, berita bohong, berita asal kutip dari sosial media dengan informasi tidak jelas dan berita-berita hanya amplipikasi klik bite dan juga berita berita asusila,” kata Yadi dalam keterangannya, Kamis (9/2).

Yadi menjelaskan, pelanggaran tersebut membuktikan pemahaman kode etik sangat minim dan perlu edukasi serta literasi. Karena itu, menjadi tanggungjawab bersama, selain Dewan Pers terdapat organisasi pers, perusahaan pers dan juga masyarakat.

“Masyarakat harus ikut mengontrol pers dengan melaporkan pelanggaran pelanggaran pers ke Dewan Pers,” tegas Yadi.

Kedua, secara ekonomi memang terdapat ketidaksetaraan dengan perusahaan teknologi global yang menguasai pasar distribusi konten secara dominan. Ini berdampak pada pembagian iklan yang tidak merata dan cenderung mengabaikan jurnalisme berkualitas.

“Karena konten-konten yang tesebar banyak konten-konten recahan. Ini perlu didorong dengan aturan yang mengikat dan berdampak baik bagi perusahaan media lokal dan nasional, serta penekanan terhadap tersebarnya karya jurnalistik yang sesuai code of conduct,” ucap Yadi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa dunia pers kini sedang tidak baik-baik saja. Sebab, dunia pers kini tengah menghadapi tantangan berat, karena sebesar 60 persen belanja iklan diambil oleh platform asing.

“Saya mendengar banyak mengenai ini bahwa sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform-platform asing. Ini sedih loh kita,” kata Jokowi saat memberikan sambutan pada acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 yang digelar di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (9/2).

Kepala negara merasa prihatin sumber daya keuangan media akan berkurang. Mengingat 60 persen belanja iklan diambil oleh platform asing.

“Sekali lagi sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital terutama platform plaform asing. Artinya Apa? sumber daya keuangan media konvensional akan semakin berkurang terus, larinya pasti ke sana dan sebagian sudah mengembangkan diri ke media digital tetapi dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri kita,” ucap Jokowi.

Selain itu, terdapat pergeseran kebebasan pers. Sebab, kini semua elemen masyarakat sangat mudah membuat berita.

“Sekarang ini masalah yang utama menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform platform asing dan umumnya tidak beredaksi,” papar Jokowi.

Sehingga kini, pemberitaan yang dihasilkan banyak terkait konten-konten receh yang hanya mengedepankan sensasional. Bahkan, mengorbankan kualitas isi pemberitaan tersebut.

“Sekarang ini banyak sekali dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik, ini yang kita akan semakin Kehilangan. Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat kita. Media konvensional yang beredaksi semakin terdesak dalam peta pemberitaan,” pungkas Jokowi. JPPN/t