Kritik Food Estate, PDIP Disebut Jeruk Makan Jeruk

Jakarta, Kritik yang dikeluarkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto dianggap sebagai salah satu pernyataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena krtikan Hasto itu mengarah kepada semua pihak, termasuk Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Igor Dirgantara ikut menyoroti food estate PDIP. (foto: ist)

Hasto yang menyebut food estate sebagai kejahatan lingkungan dianggap menghina beberapa kader PDIP sendiri yang ada di pemerintahan. Pasalnya, Sekretaris Kabinet RI, Pramono Anung secara resmi sudah menyatakan food estate itu merupakan program resmi pemerintah.

Adanya program tersebut sengaja digagas Jokowi sebagai solusi masa depan dalam menjaga tatanan pangan untuk masyarakat Indonesia. Secara tidak langsung pernyataan Hasto tersebut juga menyinggung Pramono yang merupakan sekretaris kabinet Indonesia Maju yang juga kader PDIP.

"Istilahnya kritik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto jadi seperti 'jeruk makan jeruk'," kata Direktur Eksekutif Survei and Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara, Sabtu 19 Agustus 2023.

Igor mengatakan, program food estate yang digagas Jokowi sangat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat di masa depan. Pasalnya, program tersebut mampu menjamin kedaulatan rakyat seiring semakin bertambahnya angka penduduk Indonesia.

Menurt Igor, proyek food estate memang ditargetkan untuk jangka panjang. Maka dari itu tidak heran jika hasilnya saat ini belum terlalu terlihat karena memang diprogram Jokowi untuk masa depan rakyat Indonesia.

"Program Peningkatan Penyediaan Pangan Berbasis Food Estate merupakan program resmi pemerintah sebagai solusi masa depan untuk menjamin kedaulatan pangan Indonesia seiring meningkatnya jumlah penduduk Indonesia," ujar Igor.

Maka dari itu, pernyataan Hasto soal kejahatan lingkungan mampu merugikan dan menyakiti banyak hati beberapa pihak yang ikut terlibat langsung dalam proyek tersebut. Selain itu, Hasto juga dapat menyakiti hati masyarakat Indonesia dengan menyebut food estate merupakan proyek yang gagal dan merusak lingkungan.

Banyak pihak yang terlibat dalam mega proyek tersebut di antaranya adalah Kementerian Dalam Negeri, LHK, Desa/PDTT, ESDM, BUMN, Investasi/BKBM, Kementerian Perhubungan, Koperasi dan UKM, PPN/Bapenas, dan Kementerian Keuangan.

"Narasi adanya 'kejahatan lingkungan' dalam proyek lumbung pangan tidak bisa dipertangggung jawabkan mengingat begitu banyak kementerian pendukung yang dilibatkan oleh Presiden Jokowi," pungkas Igor. (poskota/t)