Dinas Kesehatan P2KB Rakor dan Evaluasi Pelaksanaan Deteksi Dini, Preventif, dan Respon Penyakit di Humbahas

Doloksanggul

Pemerintah Kabupaten Humbahas melaksanakan Rakor (Rapat Koordinasi) dan evaluasi pelaksanaan deteksi dini, preventif, dan respon penyakit tingkat Kabupaten Humbahas melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) , Jumat (25/10/2024) di Grand Maju Doloksanggul.

Rakor itu dibuka Bupati Humbahas diwakili Plt Kadis Kesehatan P2KB dr Gunawan P Sinaga dan dihadiri para pimpinan OPD, Camat, Kepala UPTD Puskesmas, Bidan Desa, Kepala Desa, tokoh masyarakat dan elemen lainnya. Dengan menghadirkan pembicara Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Provsu dr Nora Violita Nasution dan  Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes P2KB Kabupaten Humbang Hasundutan dr Lusianna Silaban, M.Kes.

Gunawan P Sinaga mengatakan Indonesia saat ini menghadapi beban penyakit ganda (double burden diseases). Di mana beberapa prevalensi penyakit menular relatif masih tinggi. Akan tetapi juga terjadi peningkatan penyakit-penyakit tidak menular dan kronik-degeneratif, yang lebih banyak disebabkan karena pola kehidupan dari berbagai aspek yang berubah sejalan dengan perkembangan sosial-ekonomi yang ada. 

Perlu dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan, yang diarahkan untuk pemberian advokasi, pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Serta meningkatkan komunikasi, informasi, edukasi, dan peningkatan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan serta penanggulangan KLB/wabah.

Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk mengurangi dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak menyebar antar daerah maupun antar negara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.  KLB (Kejadian Luar Biasa) merupakan keadaan ketika terjadi peningkatan atau timbulnya kejadian kesakitan atau kematian yang signifikan secara epidemiologis di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. KLB dapat berpeluang menjadi wabah.

Saat ini pemerintah melaksanakan transformasi pelayanan kesehatan primer dengan menerapkan konsep primary health care (phc) melalui integrasi pelayanan kesehatan primer, sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor 2015 tahun 2023. Sistem ini tidak dapat dijalankan hanya melalui Puskesmas dan jejaringnya, akan tetapi memerlukan peran aktif masyarakat serta pemerintah daerah setempat untuk dapat diimplementasikan. Pelayanan diberikan secara komprehensif, meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan siklus kehidupan dan masalah kesehatan yang dialami pengunjung Puskesmas, Pustu, Poskesdes, dan Posyandu.

Penguatan upaya deteksi dini, promotif, dan preventif bersumber daya masyarakat menjadi kunci keberhasilan untuk dapat mencapai kinerja upaya kesehatan masyarakat.  Sekaligus merevitalisasi fungsi kesehatan masyarakat dari Puskesmas. Pada peraturan Menteri Kesehatan nomor 65 tahun 2013 dijelaskan bahwa UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) adalah wahana pemberdayaan masyarakat, yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan bimbingan dari petugas Puskesmas, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya. 

Faktor internal dan eksternal saling berkontribusi dan mempengaruhi secara sinergis dan dinamis untuk keberhasilan UKBM. Salah satu UKBM yang paling aktif dan dikenal masyarakat adalah Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), selain itu terdapat beberapa jenis UKBM misalnya Posyandu lansia, pos UKK (unit kesehatan kerja), dan Posbindu  (Pos Pembinaan Terpadu). 

Maka dalam Rakor ini, diharapkan agar masyarakat dan semua sektor berperan aktif baik secara perorangan maupun terorganisasi dalam penyelenggaraan upaya preventif,  deteksi dini, dan respon penyakit melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, pengawasan, pemberian bantuan sarana, tenaga ahli, dan finansial serta penyebaran informasi dan sumbangan pemikiran. (red/t)