Wakil Bupati Humbahas Lakukan Kunker ke Diskominfo, Dinkes, dan Dinsos Bahas Digitalisasi hingga Pelayanan Sosial
Doloksanggul – Wakil Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Junita R. Marbun, SH, MAP melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes dan P2KB), serta Dinas Sosial (Dinsos) pada Selasa, 25 Maret 2025.
Di Diskominfo, Wakil Bupati menekankan pentingnya percepatan digitalisasi di seluruh OPD guna mendukung integrasi pelayanan publik. Ia mengajak seluruh instansi beralih dari konsep Work From Home ke Work From Anywhere demi meningkatkan efisiensi kerja. Menurutnya, Diskominfo harus menjadi pusat kendali digitalisasi di Humbahas agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih cepat dan efektif.
Namun, dalam diskusi juga terungkap sejumlah kendala dalam mewujudkan konsep Smart City, di antaranya adalah belum meratanya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di tiap OPD. Meski sejumlah aplikasi digital telah diluncurkan, belum semua dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, Wakil Bupati menekankan perlunya sosialisasi lanjutan.
Selanjutnya, saat berkunjung ke Dinkes dan P2KB, Wakil Bupati membahas kondisi pelayanan kesehatan dan sarana prasarana di Humbahas. Saat ini terdapat 1 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan 12 UPTD Puskesmas di 10 kecamatan, dengan 3 puskesmas yang sudah mampu memberikan layanan rawat inap, yaitu di Pakkat, Parlilitan, dan Baktiraja. Meskipun seluruh puskesmas telah memiliki dokter umum, masih ada kekurangan tenaga dokter gigi di beberapa puskesmas.
Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM harus dimulai dari aspek kesehatan. Permasalahan stunting juga menjadi perhatian khusus, yang harus ditangani hingga benar-benar tuntas. Dalam hal ini, Wakil Bupati meminta seluruh tenaga kesehatan bekerja dengan lebih serius dan ikhlas.
Kunjungan dilanjutkan ke Dinas Sosial, yang diterima langsung oleh Kepala Dinas Frans Judika Pasaribu dan jajaran. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati menyoroti pentingnya ketepatan data dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial lainnya.
Ia menekankan agar pendataan dilakukan secara akurat dan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang berlaku, serta terus diperbarui agar bantuan dapat diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan tanpa menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
Tidak ada komentar